SATGAS SABER PUNGLI SEBUT BANYAK TERIMA LAPORAN PRAKTEK PUNGLI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Depok –  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) lakukan pencegahan pungli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).

Kanit Pencegahan Pungli Polresta Depok, Iptu Sukasto mengatakan, sedikitnya ada delapan kegiatan kerja berpotensi terjadi pungli. Delapan kegiatan potensi pungli diantaranya di pengecekan sertifikat, proses balik nama sertifikat, pengukuran tanah, penerbitan sertifikat hilang, peningkatan hak, pengakuan hak, sengketa konflik dan perkara, serta pemisahan-pemecahan bidang lahan.

“Satgas Saber Pungli banyak meneriman laporan praktik pungli di BPN, banyak warga yang mengadu, paling banyak terjadi pungli di pengukuran tanah, karena kegiatannya di luar kantor,” kata Sukasto disambut tawa para audien yang merupakan para pegawai BPN Depok, seperti dikutip Elshinta.

Menanggapi sinyalemen pungli tersebut, masih di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kota Depok, Sutanta membenarkan jika pihaknya juga banyak mendapat aduan soal pungli oleh petugas ukur dilapangan. Untuk pengukuran tanah adalah biayanya yaitu biaya perjalanan petugas menjadi tanggungjawab pemohon. Nilainya sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam kota yang ditetapkan pegawai Pemkot Depok. Namun Sutanta tidak dapat menyebutkan nilai uang pastinya.

Jadi, biaya registrasi yang dibayar di loket itu tidak termasuk biaya perjalanan kedinasan petugas ukur ke lapangan. “Itu dibebankan ke pemohon dan ada aturan hukumnya mungkin ini yang disebut pungli tadi. Tapi ada juga praktik di lapangan berbeda. Petugas ukur di lapangan mematok biaya ukur tambahan kepada pemohon sesuai luas tanah,” ujarnya. (*)

Related posts

Leave a Comment