KORBINMAS BAHARKAM POLRI KOMBES POL DRS RICKY F WAKANNO SEBUT PENYIMPANGAN DANA DESA CENDRUNG MENURUN DI BEBERAPA POLDA

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Jambi – Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno hadir sebagai salah satu pembicara dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jambi di Hotel  Aston-Jambi, Senin (17/12/2018). Kegiatan tersebut mengusung tema Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jambi Tahun 2018. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno membahas seputar Evaluasi & Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Di awal pemaparannya, Kombes Pol Ricky menguraikan proses peradilan oknum kepala desa dan kroninya. Informasi adanya oknum kepala desa yang dicurigai melakukan praktek pungutan liar sebagian besar berasal dari pengaduan masyarakat. Berawal dari laporan pengaduan masyarakat ini kemudian  ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum bersama Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Demi keadilan maka oknum kades dan kroninya yang terjaring OTT harus melalui prosedur hukum dan mempertanggungjawabkannya di pengadilan.

Dia menyebutkan beberapa kasus kades terlibat delik / tindak pidana yang diproses sampai ke meja hijau.

Fakta yang menarik, berdasarkan data per September 2018 terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi kasus penyimpangan dana desa, ternyata penyimpangan dana desa ada indikasi cendrung menurun pada beberapa wilayah Polda yang telah mengimplementasikan MoU pendampingan pengelolaan dana desa. Ini artinya bahwa kemungkinan kepala desa terjerumus pada kasus pungli adalah akibat keterbatasan pengetahuannya dalam pengelolaan dana desa. Itulah sebabnya perlu adanya pendampingan bagi kepala desa.

“Terdapat beberapa Polda yang justru, penanganan tindak pidana korupsi dana desa meningkat. Salah satu faktornya lantaran sosialisasi terhadap pendampingan dana desa kurang optimal. Contohnya di Polda NTT dan Polda Sumut. Perlu kegiatan pendampingan dengan polri dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa,” ungkap Kombes Pol Ricky.

Kombes Pol Ricky mengajak peserta yang hadir untuk melakukan identifikasi kebijakan pemerintah. Seperti yang diatur dalam UU Desa, bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan kota-desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun jumlah dana desa yang dikelola pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula di bawah rp 200 juta, kini rp 800 juta – rp 1 miliar.

“Dalam pengelolaan dana desa berpotensi terjadi penyimpangan yang mengarah terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Nah disinilah perlu kegiatan pendampingan dengan polri dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Kita semua perlu bersinergi terkait pengawasan dana desa ini,” jelasnya.

Sinergi ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT, Kemendagri dan  Polri  (Nomor : 05/m-dpdtt/kb/2017,  nomor : 193/7621/sj, nomor : b/82/x/2017), tentang pencegahan, pengawasan dan  penanganan permasalahan dana desa. Sinergi yang ada ini harus lebih solid.

”Presiden RI Joko Widodo meminta agar penggunaan dana desa  dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap  tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Terkait dengan seruan Presiden tersebut Polri telah melakukan MoU dengan stakeholder melaksanakan pendampingan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pendampingan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, ” jelasnya.

MoU   Tanggal  20 Oktober  2017  dan PKS tanggal  31 jan  2018  tentang  Dana  Desa ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT sebagai pihak pertama, Menteri Dalam Negeri sebagai pihak kedua dan  Kapolri sbg pihak ketiga.

Adapun tujuan dari nota kesepahaman tersebut untuk terwujudnya pengelolaan  dana desa yg  efektif,  efisien dan  akuntabel melalui kerma yang  sinergik diantara para pihak di bidang pencegahan,  pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Ruang lingkup Mou tersebut, meliputi: Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah, daerah, desa dan masy dlm pengelolaan dana desa; Sosialiasi tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa; Penguatan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa; Fasilitasi  bantuan  pam  dlm  pengelolaan  dana  desa; Fasilitasi  penanganan  masalah  dan  gakkum  thd  pengelolaan  dana  desa; dan Pertukaran  data  dan  atau  informasi  desa.

Kombes Pol Ricky dalam pemaparannya juga menjabarkan strategi peran polri dalam pendampingan

Pertama sebagai pencegahan, Polri melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda,  desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa. Kemudian perkuat sinergi 3 pilar kamtibmas “kades, Bhabinkamtibmas dan Babinsa” dengan masyarakat; Menghimbau kades untuk publikasikan ren &dan realisasi dana desa secara transparan; Lakukan giat sambang/kunjungan (DDS) untuk kumpulkan data  dana desa. Pemantapan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan dana  desa laks giat penyuluhan anti korupsi & ingatkan masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa agar tdk terjadi  penyimpangan. Fasilitasi bantuan PAM dalam pengelolaan dana desa.

“Kedua, penangaan permasalahan dana desa. Terima laporan masyarakat terkait dugaan lahgun dana desa & Koordinasi dengan APIP untuk langkah lanjut. Jika ada indikasi terjadinya pidana dilaks gakkum atas  rekomendasi APIP, kecuali tertangkap tangan,” tuturnya.

Peran Bhabinkamtibmas dalam pendampingan dana desa menurut Kombes Ricky adalah melaksanakan sosialisasi bersama 3 pilar : tatap muka sambang/kunjungan, ceramah dan fgd. Tahap musyawarah (mendampingi, turut berpartisipasi pada pelaksanaan musyawarah desa dalam  menyusun kebutuhan dana desa (apbdesa)  dan saran pendapat apabila  diminta yg berkaitan  harkamtibmas;

Tahap penggunaan dana desa (mendampingi, mengawal proses pencairan & penyaluran dana  desa, proses susun renbut agar tidak ada peluang penyimpangan/markup, memonitor  pembangunan agar tidak terjadi garkum/guan  kamtibmas, bersama masyarakat mendukung pembangunan  desa.

Tahap pelaporan anggaran, pada tahap ini wajib mengingatkan perangkat desa untuk membuat laporan setelah kegiatan selesai dan menginfokan kepada masyarakat secara transparan.

“Kami siap menerima laporan masyarakat bila terjadi penyalahgunaan dana desa. Nantinya, kapolsek/kapolres  dikordinasikan dengan APIP  untuk langkah selanjut.  Jika terjadi indikasi dan bukti permulaan terjadi delik/tp maka dilakukan gakkum dengan rekomendasi APIP setempat, kecuali tangkap tangan,” pungkasnya. (Tomi)

Related posts

Leave a Comment