HINGGA OKTOBER, 6.812 KASUS PUNGLI DIBERIKAN SANKSI

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Bogor – Sampai dengan Oktober 2018, Satgas Saber Pungli bersama Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Polri, UPP BNP2TKI, UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berhasil melakukan 8.424 Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Data kasus yang diserahkan APH (Aparat Penegak Hukum) kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah berjumlah 256 dari jumlah total 8.424 kasus. Namun sampai dengan saat ini belum ada laporan tindak lanjutnya, baik ke UPP Provinsi maupun Satgas Saber Pungli pusat, adapun sejumlah 6.812 dilakukan dengan pembinaan atau sanksi administrasi,” ujar Kasatgas Saber Pungli, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno pada Rakernas Satgas Saber Pungli 2018 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018).

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko menekankan kepada seluruh peserta Rakernas bahwa untuk menghindari terjadinya salah tangkap perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP), dimana OTT dilakukan secara bertahap, ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Pokja Intelijen. Kemudian dilimpahkan kepada Pokja Penindakan untuk dilakukan OTT dengan memperhatikan saran dan masukan dari Pokja Yustisi.

“Alur kerja seperti ini harus tetap terjaga dengan baik dan konsisten,” katanya. .

Ia juga menekankan mengenai laporan pengaduan masyarakat yang masuk harus diteliti dan dipilah secara cermat dengan mengedepankan penanganan oleh UPP di daerahnya masing-masing, dan apakah mengandung unsur Pungli atau tidak. Dikatakan, Satgas hanya menangani laporan pengaduan masyarakat yang sudah jelas teridentifikasi mengandung pungutan liar.

“Perlu juga diperhatikan tingkatan instansi yang menangani suatu kasus pungli, tingkat pertama adalah Kabupaten/Kota, apabila tidak dapat ditangani maka dapat dilimpahkan kepada Provinsi, selanjutnya Kementerian/Lembaga, baru terakhir dapat ditangani oleh Satgas Saber Pungli, ” kata Widiyanto. (*)

Related posts

Leave a Comment